Minggu, 19 Desember 2010

Pengertian dan Perkembangan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dapat dimengerti sebagai proses yang menghasilkan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Pengetahuan tentang proses kebijakan mengacu pada “studi sistematis dan empiris tentang bagaimana kebijakan dibuat dan memberikan efek”, sementara pengetahuan dalam proses kebijakan mengacu pada pemahaman bahwa “realisme keputusan untuk sebagian bergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang ada”. Dalam definisi yang luas ini, analisis kebijakan mencakup berbagai bentuk pengkajian, dari penggunaan mistis atau tenaga gaib sampai ke ilmu-ilmu modern.

Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan memiliki dasar orientasi praktis yang dalam banyak hal menjadikannya sama dengan ilmu sosial terapan.

Metodologi, metode dan teknik analisis kebijakan telah berubah dengan nyata sepanjang sejarah. Tetapi analisis kebijakan secara eksplisit hanya menjadi empiris dan kuantitatif pada periode setelah Revolusi Industri. Ketika analisis kebijakan abad dua puluh mengikuti tradisi yang telah ditetapkan pada abad sebelumnya, lima puluh tahun yang lalu telah terlihat peningkatan profesionalisme analisis kebijakan dan pelembagaannya di pemerintahan. Pada periode setelah Perang Dunia II, pendekatan analysentrik mulai mendominasi analisis kebijakan.

Evolusi analisis kebijakan umumnya telah mengikuti perubahan di dalam masyarakat. Salah satu perubahan besar di dalam masyarakat adalah tumbuhnya wilayah perkotaan di Mesopotamia dan kemudian di India, China dan Yunani. Pada periode abad pertengahan, peradaban perkotaan menjadi lebih kompleks dengan adanya diferensiasi dan spesialisasi peran analisis kebijakan terutama masalah keuangan, perang dan hukum.

Transformasi utama di dalam produksi pengetahuan kebijakan terjadi sebagai akibat Revolusi Industri dan Jaman Pencerahan, keduanya diikuti pertumbuhan stabilitas politik di antara kekacauan sosial. Pada abad dua puluh, analisis kebijakan berkembang. Pertama untuk menanggapi kelesuan ekonomi dan perang, dan kemudian sebagai reaksi terhadap pemerintah yang tumbuh secara dramatis. Sesudah Perang Dunia II, lahir masyarakat pasca-industri yang memiliki klas teknis-profesional yang terdidik dan telah mencapai posisi menonjol yang tidak terduga seperti periode sebelumnya.

Terdapat sedikitnya dua cara utama untuk menjelaskan evolusi sejarah analisis kebijakan dari dulu hingga saat ini. Menurut salah satu pendekatan (bimbingan teknokratis), pengetahuan kebijakan adalah sumber daya langka yang kepemilikannya dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruh analisis kebijakan yang profesional. Pendekatan yang lain (konseling teknokratis) sebaliknya menyatakan bahwa peran utama analis kebijakan adalah untuk mengesahkan keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Masing-masing pendekatan membantu di dalam beberapa hal untuk menjelaskan perubahan sejarah, tetapi keduanya cenderung untuk melebih-lebihkan kekuasaan dan pengaruh analisis kebijakan dengan alasan yang berbeda. Pendekatan bimbingan teknokratis terlalu berlebihan menilai pengaruh analisis di dalam membentuk pilihan kebijakan yang penting, sebaliknya pendekatan konseling teknokratis salah dalam menilai kepentingan simbolis dari analisis di dalam mengesahkan keputusan kebijakan yang dibuat pada dasar-dasar politik.

Apapun keputusan akhir dari kontroversi tersebut, adalah jelas bahwa lingkungan masyarakat pada saat ini dan masalahnya telah berubah secara dramatis. Usaha-usaha untuk mengembangkan prosedur yang baru dan lebih baik untuk menghasilkan informasi yang akan memberi sumbangan kepada resolusi permasalahan publik bukanlah semata-mata tugas intelektual ataupun tugas ilmiah, tetapi pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan melekat di dalam proses politik yang merefleksikan konflik nilai dari beberapa kelompok masyarakat yang memperjuangkan visi mereka sendiri tentang pengembangan sosial.

Sumber:

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan.